Perempuan Bicara Pemilu


Pemilihan umum sudah di depan mata. Gegap gempita perayaan pesta demokrasi sudah terasa bahkan jauh-jauh hari sebelum hari pemilihan. Namun demikian, skandal korupsi mewarnai proses demokrasi negeri ini. Dan sayangnya, warna korupsi masih terasa mendominasi. Hal ini membawa dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap partai politik. Seperti dilansir kompas.com, berdasarkan hasil survey Political Communication Institute, 58,2 persen responden menyatakan tidak percaya kepada partai politik. Apakah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik ini akan berpengaruh terhadap turunnya tingkat partisipasi publik dalam Pemilu 2014? Bisa jadi demikian.

Para anggota dewan sebenarnya bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat, karena keberadaan mereka sejatinya mewakili masyarakat. Banyak isu-isu yang sudah menahun tidak juga selesai. Sebut saja RUU Pornografi dan Pornoaksi, isu-isu perdagangan manusia atau pekerja migran. Setiap tahun kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang hampir sama; akan tetapi tidak juga kunjung ada penyelesaiannya.

Mengutip kata-kata hikmah yang terkenal, “Wanita adalah tiang negara”; keterlibatan perempuan di kursi parlemen sebenarnya bisa lebih ditingkatkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama yang banyak terkait dengan perempuan, semisal pekerja migran perempuan atau perdagangan perempuan. Kuota 30 % untuk calon anggota legislatif perempuan semestinya menjadi kesempatan bagi perempuan untuk memilih perempuan. Namun, apakah publik perempuan sendiri sudah cukup aware dengan caleg perempuan? Lalu apa sebenarnya suara perempuan untuk para caleg yang kelak akan duduk di pemerintahan? Di bawah ini adalah hasil wawancara 5 menit terhadap tiga perempuan, lintas profesi dan lintas usia.

Tista adalah karyawan swasta berusia 20-an. Dalam pemilihan umum yang akan datang ini, Tista akan menggunakan haknya untuk memilih. Ia juga sudah memiliki beberapa opsi pilihan partai politik. Pilihan ini didasarkan salah satunya adalah karena adanya tokoh yang diunggulkan oleh partai tersebut. Ketika ditanya tentang caleg perempuan, terlihat perempuan berdarah Aceh itu tidak terlalu aware tentang caleg perempuan dan manfaat keberadaan perempuan di parlemen. Keberadaan perempuan sebagai anggota legislatif baru dipandang sebatas bentuk emansipasi perempuan dan bentuk kemajuan karena tidak ada lagi barrier bagi perempuan untuk duduk di parlemen.

Pandangan serupa juga diamini oleh Annisa, mahasiswa tingkat 1 yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia untuk pertama kalinya. Annisa, yang baru berusia 19 tahun, juga senang karena perempuan saat ini tidak lagi memiliki penghalang untuk berekspresi di parlemen. Akan tetapi, manfaat adanya anggota parlemen perempuan sebagai wakil rakyat belum benar-benar disadari Annisa. Untuk pilihan partai politik pun, Annisa satu suara dengan Tista. Pemilihan partainya didasarkan pada tokoh yang ada pada partai tersebut. Rekam jejak partainya tidak terlalu menjadi perhatian.

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Irwa, dosen ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurut ibu dua anak ini, keberadaan perempuan di parlemen semestinya bukan hanya sebagai pemanis; akan tetapi harus bisa berbuat lebih dari itu. Oleh karena itu, permasalahan terkait dengan anggota legislatif perempuan yang ada sekarang ini adalah kurangnya kredibilitas anggota legislatif perempuan. Masih banyak perempuan yang naik ke panggung legislatif bukan didasarkan pada kredibilitas atau kepiawaiannya, akan tetapi sebatas pemenuhan kuota semata. Tidak banyak, menurut Irwa, yang memiliki kapabilitas seperti Rieke Dyah Pitaloka yang bukan hanya berpendidikan akan tetapi memahami betul isu-isu yang seringkali menjerat perempuan.

Yang disayangkan, ketiga narasumber mengatakan tidak terlalu mengenal caleg yang akan dipilih pun anggota legislatif yang sekarang duduk di pemerintahan. Sosialisasi yang kurang diduga menjadi faktor utama kurangnya ketidaktahuan dari ketiga narasumber ini. Oleh karena itu, penting bagi calon legislatif dan anggota legislatif untuk turun langsung ke masyarakat yang diwakilinya.

Ketika ditanya mengenai aspirasi masing-masing untuk para anggota legisatif yang kelak duduk di pemerintahan; jawaban yang berbeda-beda muncul dari ketiga perempuan ini. Tista mengungkapkan isu kemiskinan yang menurutnya masih butuh banyak perhatian dari anggota dewan. Adapun Annisa menganggap, sebagai pengguna kendaraan umum, keamanan bagi pengguna angkutan umum, khususnya di wilayah Jakarta sangat perlu ditingkatkan karena kriminalitas yang, menurutnya, meningkat. Berbeda dengan Tista dan Annisa, Irwa mengemukakan pentingnya pemberdayaan perempuan di parlemen oleh karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan perempuan yang tak kunjung selesai.

Dari ketiga wawancara singkat tersebut, setidaknya ada dua hal dalam pandangan penulis yang harus ditingkatkan. Pertama, dua dari tiga narasumber masih belum benar-benar menyadari urgensi keberadaan perempuan di parlemen, padahal isu terkait perempuan sudah meningkat jauh dari emansipasi. Perempuan bisa berbuat sesuatu, bukan hanya untuk kaumnya, akan tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Menurut analisis penulis, masih kurangnya awareness publik tentang caleg perempuan adalah karena banyaknya parpol yang mencantumkan nama perempuan hanya sekedar memenuhi kuota. Pemilihan artis yang sensasional sebagai calon anggota legislatif dapat menjadi contoh nyata. Apabila demikian, maka perempuan memang hanya benar-benar menjadi “tempelan” semata. Menjadi sekedar “bunga” penghias ruangan. Maka bagaimana perempuan bisa berbuat banyak ketika terpilih dan duduk di parlemen, sedangkan kredibilitas dan kapabilitas bukan menjadi penilaian utama ketika ia dicalonkan?

Kedua, sosialisasi caleg yang tampaknya masih amat kurang. Ketiga narasumber ini adalah penduduk Jakarta, dengan tingkat intelektualitas yang tinggi serta yang melek informasi. Namun demikian, jawaban ketiganya, dalam pandangan penulis masih menunjukkan keraguan serta ketidaktahuan terhadap calon anggota legisatif yang akan dipilih. Lalu bagaimana dengan masyarakat di perkampungan, di pedesaan yang bukan hanya tidak melek informasi akan tetapi boleh jadi belum melek huruf? Lalu atas dasar apakah mereka menggunakan hak pilihnya? Dalam pandangan penulis, ketidaktahuan cenderung mengakibatkan pola pikir heuristik, sebuah jalan pintas dalam berpikir. Kecenderungan untuk “ikut saja” dapat memperbesar peluang kecurangan serta praktik jual-beli suara jelang Pemilu. Hal tersebut dibuktikan dengan cerita seorang perempuan yang berprofesi sebagai tukang cuci, sebut saja namanya Eli. Jelang Pemilu, ketua RT di tempat tinggalnya kerap mengingatkan warga untuk memilih salah satu partai karena sembako telah dijanjikan oleh pihak bagi mereka yang memilih partai tersebut.

Pada akhirnya, penulis ingin menutup tulisan dengan sebuah simpulan. Pemilu sebagai perayaan terbesar demokrasi di Indonesia idealnya bisa menjadi momen dimana perempuan membuat perubahan. Siapa yang akan kita pilih untuk mewakili kita April nanti, akan menentukan nasib negara ini hingga lima tahun ke depan, dan nasib kita para perempuan, apapun profesi dan peran sosial kita di masyarakat ikut bergantung di dalamnya. Mengetahui apa dan siapa yang akan kita pilih secara cermat akan sangat membantu terciptanya sistem pemerintahan yang dilandasi dengan integritas yang tinggi, karena warga negara yang baik sudah pasti tidak akan ikut serta meloloskan partai yang mengiming-imingi sembako untuk menang.

So, apabila Anda memutuskan untuk menggunakan hak pilih Anda, saran saya adalah: pilihlah dengan bijak, dan bijaklah dalam memilih😉         

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s